news24xx.com
News24xx

Nasional

Pengerjaan Tol Sumbar-Riau Tertunda, Pemerintah Pusat Belum Ambil Tindakan

news24xx

Illustration Illustration

News24xx.com - Perencanaan awal saat groudbreaking pada sesi I yang dimulai Padang Pariaman sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi pada awal 2018 lalu direncanakan akan selesai pada 2023. Akan tetapi kelanjutan pengerjaan ini masih belum ada kelanjutannya.

 

Hingga November 2018 ini, pengerjaan fisik memang belum bisa dimulai lantaran alotnya kesepakatan harga ganti rugi untuk ruas kilometer (km) nol sampai km 4,2 pertama.

 

Kemudian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyurati pemerintah pusat agar ikut turun tangan terkait tertundangan pengerjaan fisik tol Padang-Pekanbaru ini. Dikutip pada pemberitaan di website Minangkabaunews (3/12)



BACA JUGA : Penjualan Di Era Digital, Belum Ada Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Di BPOM

Pada tahap awal, pengerjaan pemasangan patok BM (benchmark) untuk acuan koordinat pada proyek Jalan Tol Sumbar-Riau, di Jalan Bypass KM 25, Padangpariaman, Sumatra Barat, yakni pada bulan April lalu.

 

Berdasarkan data Dinas PU Sumbar pembangunan jalan tol yang menghubungkan Sumbar-Riau sepanjang 244 kilometer itu masih menunggu penyelesaian administrasi dari Badan Pertanahan Nasional.

 

Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit usai rapat tentang pembangunan tol Padang-Pekanbaru, pada akhir bulan November, mengatakan, "Dari 80 pemilik lahan tadi baru 3 yang nyatakan setuju. Terakhir kami kirim dan penyelesaian harus diskresi. Kami sudah kirim surat ke KSP, Pak Moeldoko. Isinya minta beliau jembatani menteri terkait atas isu jalan tol."



BACA JUGA : Hati-hati, Para Ahli Mengatakan Jakarta Akan Tenggelam Lebih Cepat Dari yang Kita Duga

Permasalahan yang disebutkan Nasrul Avit adalah masih rendahnya harga yang dipatok oleh tim appraisal (penilai). Harga yang ditawarkan kepada pemilik lahan ternyata di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Awal semester II 2018, negosiasi harga lahan masih berkisar di rentang Rp 32 ribu hingga Rp 286 ribu per meter persegi. 

 

"Sementara ini (ruas 0-4,2 km) kami tinggal dulu karena ini sudah masuk pengadilan. Konsinyasi ini kalau sukses ya kita jalan. Namun kalau tidak, kita cari solusi lain," kata Nasrul. 

 

"Saat ini yang dilakukan pemerintah adalah mulai menggarap seksi selanjutnya yakni ruas km 4,2 hingga km 30,4. Pemerintah saat ini memanggil seluruh pemangku kepentingan termasuk camat dan tokoh masyarakat untuk membicarakan ganti rugi lahan," ucap Nasrul.

 

Disebutkannya, ada empat camat yang dipanggil. Semua sepakat untuk dimulai lagi prosesnya untuk tahap dua pembangunan jalan tol. Dengan pengalaman yang lalu agar kami lakukan kajian secara teliti mulai dari pemilik tanah," kata Nasrul. 

 

 

 

News24xx.com/fik/red

NEWS24XX.COM

Can be read in English and 100 other International languages


Berita Terkait

Loading...
loading...