news24xx.com
News24xx

Politik

Jilbab Mengatas Namakan Kepentingan Politik Dilarang Keras oleh MUI

news24xx

Secretary of MUI Commision, Asrorun Ni'am Sholeh Secretary of MUI Commision, Asrorun Ni'am Sholeh

News24xx.com - Salah satu yang menjadi sorotan jelang pilkada dan pilpes adalah penggunaan atribut yang mengandung unsur keagamaan. Terkait hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang adanya politisasi agama yang dilakukan hanya untuk kepentingan sesaat.

 

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni’am Sholeh, pada Sabtu (28/4), mengatakan, "MUI melarang keras adanya politisasi agama, misalnya, pada jelang pilkada ataupun pilpres ramai-ramai pakai jilbab, sekadar kepentingan sesaat, mengelabui umat atas nama agama."

 

"Itulah yang namanya politisasi agama, salah satunya. Atau ramai pakai uniform keagamaan hanya sekadar mencari simpati komunitas agama, hanya untuk kepentingan politik sesaat," lanjutnya.

 

Untuk tema politik, disebutkannya tidak ada larangan di dalam kehidupan beragama dan memang sudah dianjurkan dalam Islam.

 

"Salah satu contoh yaitu di dalam pengajian yang menerangkan bagaimana tanggung jawab umat Islam di dalam merawat negara NKRI. Tentang tanggung jawab umat Islam untuk berpartisipasi dalam bernegara, pemilu. Tentang umat Islam memilih pemimpin yang jujur, yang berkompeten dan amanah itu bagian dari agama," jelasnya

 

"Islam memiliki aturan-aturan terkait dengan politik. Dalam kehidupan beragama, Islam tidak memisahkan antara agama dan politik. Dan ini yang kami bahas jelang pilkada," katanya tentang masalah politik saat ini.

 

Disebutkan Asrorun Ni’am bahwa agama harus jadi kaidah penuntun di dalam kehidupan politik kenegaraan, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan politik. "Kalau mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik praktis tentu ini harus dikoreksi. Agama tidak boleh dijadikan sekadar justifikasi untuk meraih tujuan politik sesaat," tegasnya.

 

 

Lebih lanjut Asrorun Ni’am menyinggung tentang kampanye di dalam masjid. "Bukan sekadar tidak melarang, tapi Islam memiliki aturan soal masalah politik, bagaimana cara memilih pemimpin itu kan bagian dari instrumen politik dan Islam mengatur. Kalau di masjid ngomongbagaimana cara memilih pemimpin yang baik, itu bukan hanya dianjurkan tapi itu bagian dari ajaran agama," jelasnya.

 

"Akan tetapi tidak pada politik praktis. Ada aturan kenegaraan, ada aturan yang harus dijaga. Kampanye tidak boleh di tempat-tempat tertentu salah satunya di tempat ibadah," jelasnya lagi.

 

 

 

News24xx.com/fik/red

NEWS24XX.COM

Can be read in English and 100 other International languages


Berita Terkait

Loading...
loading...