news24xx.com
News24xx

Advertorial Indragiri Hilir

Sekda Inhil Pimpin Rakor Evaluasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

news24xx

Sekda Inhil leads the coordination meeting for an Integrated Corruption Eradication Action Plan Sekda Inhil leads the coordination meeting for an Integrated Corruption Eradication Action Plan

News24xx.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) mengelar rapat dalam rangka Evaluasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil Tahun 2018, Kamis 26 Juli 2018 bertempat aula lantai 5 kantor bupati.

Dalam rapat yand dipimpin oleh Sekdakab Inhil H Said Syarifuddin dengan didampingi Asisten 2 Drs H Afrizal, MP, Inspektur Daerah Hj. Iriyanti SH MH, serta beberapa OPD. Dalam rapat tersebut juga dilakukan penandatanganan dan berkomitmen bersama melaksanakan Kegiatan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegritasi pemerintah kabupaten Inhil Tahun 2018.

Dimana kegiatan ini merupakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh pihak Koordinator Sub Bidang pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta upaya memberikan dukungan dalam meyiapan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan pada Aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) secara tepat waktu.

Sekdakab Inhil H Said syarifuddin MP mengatakan rapat tersebut bertujuan bahwa semua kabupaten atau kota, semua provinsi diwajibkan membuat rencana aksi, pemberantasan korupsi oleh KPK.

"Kita terus evaluasi dan alhamdulillah semester 1 sudah selesai dan di evaluasi lagi pihak KPK , tentunya kita serius untuk mempersiapkan ini agar semua OPD mempunyai tanggung jawab apa-apa yang harus di persiapkan," ucapnya.

Untuk itu Sekda menghimbau semua OPD melaksanakan rencana aksi Koordinasi, Supervisi Pencegahan Korupsi di lingkungan Pemkab Inhil agar kedepanya menjadi pedoman,  apa yang harus di kerjakan dalam rangka untuk pemberantasan anti korupsi di OPD masing-masing, terutama di lingkungan Pemkab Inhil sendiri.

"Mudah-mudahan rencana aksi seperti perencanaan keuangan, pelelangan, perizinan, pemerintahan desa,  pendidikan, kesehatan dan termasuk keterbukaan informasi, SOP, sistem dan kewajiban kita untuk meyusunnya dan terus di evaluasi," tandasnya.

Sementara itu Hj. Iriyanti SH, MH berharap kedepan administrasi penyelenggaraan pemerintahan  di kabupaten Inhil lebih baik lagi, mengingat selama 4 tahun terakhir Kabupaten Inhil terus mendapatkan WTP 

"Alhamdulillah, WTP sudah, APIP sudah, SPIP sudah dan kita kejar lagi penilaian mandiri penyelenggaraan birokrasi pemerintah," jelasnya. 

 

 

 

 

NEWS24XX.COM/ADV

NEWS24XX.COM

Can be read in English and 100 other International languages


Berita Terkait

Loading...
loading...