news24xx.com
News24xx


Nasional

ICW Mencurigai Revisi UU KPK Ditujukan Untuk Menyingkirkan Novel Baswedan

news24xx

The House of Representatives passed the revision of Law on the Corruption Eradication Commission The House of Representatives passed the revision of Law on the Corruption Eradication Commission

News24xx.com - Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan revisi UU No.30 / 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 17 September. Revisi UU KPK memiliki sejumlah pasal yang dianggap sebagai alat untuk melemahkan institusi anti korupsi.

Indonesia Corruption Watch atau ICW mencurigai bahwa satu artikel khusus diciptakan untuk mengusir penyelidik senior KPK Novel Baswedan. Pasal 45A menetapkan persyaratan untuk menjadi penyidik ??KPK, salah satunya adalah sehat secara fisik dan mental — disertifikasi oleh dokter.

"Ada upaya untuk menghapus Novel dari pemberantasan korupsi," kata peneliti ICW Wana Alamsyah kepada Tempo pada Selasa, 17 September.

Seperti diketahui, penglihatan Novel terganggu setelah dia diserang dua tahun lalu. Asam yang dilemparkan ke wajahnya merusak matanya. Polisi belum dapat menemukan penyerangnya.

Pada Januari tahun ini, polisi memaksa tim gabungan untuk mengejar kasus ini. Tetapi alih-alih menemukan penyerang, mereka dituduh menggunakan otoritas yang berlebihan.

Tim gabungan kemudian merekomendasikan polisi untuk membentuk tim teknis untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dibentuk pada bulan Agustus 2019, Presiden Joko Widodo memberi waktu tiga bulan kepada tim untuk menyelesaikan kasus ini. Sampai saat ini, belum ada kemajuan yang diketahui dalam penyelidikan.

Menurut Wana, kecurigaan bahwa ada upaya untuk menyingkirkan Novel itu masuk akal, mengingat kecenderungan penyelidik untuk menangani kasus-kasus besar. Novel juga sering berbicara; menuntut serangannya dituntut.

Menurut Wana, persyaratan itu mencurigakan, karena KPK tidak pernah menunjuk penyelidik dengan kekurangan fisik yang besar. Cedera yang diderita Novel, katanya, terjadi setelah bertahun-tahun bekerja untuk KPK.

"Rasanya seperti Undang-Undang ini dibuat untuk mencegah orang dengan cedera serius tetap bekerja di KPK," katanya.

 

 

 

 

NEWS24XX.COM/PAR



Index of News


Berita Terkait

Loading...
loading...